Sumber: www.cnbcindonesia.com

Keluarnya permen No 12 tahun 2012 tentang izin usaha lobster, kepiting dan rajungan menjadi magnet baru dalam ekspor perikanan.  Dalam permen ini juga disebutkan jumlah kuota yang diperboleh untuk budidaya dan ekspor demikian paparan dari Coco Kokarkin Soetrisno Direktur Perbenihan Ditjen Perikanan budidaya KKP.

Selanjutnya Dr Hawis Maduppa memberikan komentar dari permen 12 yaitu terkait komoditas yang diatur. Permen KP No 12 ini terkait persyaratan eksport rajungan lebih baik dibanding Permen KP No 56 sebelumnya.   Hawis panggilan narasumber yang juga Dosen ITK FPIK IPB ini menjelaskan bahwa dalam permen 56 tidak begitu jelas beberapa informasi seperti kondisi yang dimaksud kepiting bertelur.  Saran dari APRI untuk rajungan, sebaiknya hanya ukuran karapas saja yang dijadikan patokan.  Pendekatan saintifik yang sudah dilakukan oleh APRI pada nelayan yang dibina, yang mendukugan agar kebijakan ini bisa diadaptasikan.  Karena proses edukasi nelayan dan pengepul sudah dilakukan, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan.

Prof. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc

Selanjutnya Prof Sulistiono dosen MSP yang menjadi pembicara memandang perlunya pendalaman dari Kepmen No 12 ini diantaranya penjelasan dari konsep keberlanjutan sumberdaya yang dimaksud dalam permen ini.  Perkembangan aturan ada juga sangat dinamik, pada tahun 2015 misalnya untuk lobster ukuran karapas yang ditetakpan 8 cm, namun sekarang ukuran malah menjadi turun. Namun Rajungan tidak mengalami penurunan ukuran karapas.  Namun ketika dikaitkan dengan berat hanya 25% rajungan yang setaraf dengan berat yang ditetapkan dalam aturan tersebut.

Dalam kontek potensi kerentanan menurut IUCN, lobster, kepiting dan rajungan belum termasuk rentan, sehingga masih sangat potensial dikembangkan.  Faktor lingkungan yang berpengaruh besar pada kepiting dan rajungan diantaranya adalah hari hujan.  Lebih jauh dalam paparanya, Prof Sulis mengingatkan perlunya dipertajam kriteria yang berbasis saing terhadap lobster dan kepiting, karena banyak jenis yang berbeda size matang gonadnya.  Untuk itu perlu dibuatkan aturan tambahan sebagai penjelasan pada dokumen A2 yang selesai

sehingga semua bisa paham.  Begitu juga dengan rajungan, yang tidak sama periodesasi maturity dari rajungan.  Untuk itu pemantauan ukuran dan menjadi penting dalam hal ini.  Upaya pendetailan dari batasan ini untuk mematikan bahwa tangkapan lobster, kepiting dan rajungan dalam batas yang tidak merugikan keberlanjutan.

Selanjutnya Hendra Sugandi dari Astuin menyoroti ada proses yang berbeda antara permen 56 dan permen 12.  Perbedaan itu yaitu proses penyusunan yang lebih inclusive, ukuran, eksport dalam kuota dll.  Dalam ini ditekankan bahwa adanya perubahan ukuran lobter dari 8 menjadi 6.  Selain itu ada potensi kevacuman apabila tidak terdapat assessment oleh komnaskajiskan.  Selain itu nelayan kecil yang harus terdaftar dan harus merelease 2% dari tangkapanya.  Celah kevacuman berikutnya adalah mengenai harga patokan yang harus ditetapkan oleh kementrian perdagangan.  Masih banyak celah yang harus dimatangkan dalam petunjuk pelaksanaan dan operasional permen KP ini. Dalam kontek kepiting soka juga perlu penealaahan lebih lanjut.  Untuk ketiga komoditas dalam permen tesebut, jika dikaitkan dengan WPP, maka kita harus memastikan daerah mana yang stoknya masih tersedia dan bisa dikembangkan dan dieksploitasi.

Pentingnya mengintegrasikan sain dalam dalam kebijakan permen No 12/2020 ini adalah sebagai upaya untuk memperkuat kebijakan berbasis riset  yang merupakan bagian dari knowledge management sesuai dengan tujuan ke14.b dalam SDG14. Sehingga sain penting untuk membungkus kebijakan ini agar memberikan manfaat lebih masyarakat, demikian Dr Luky Adrianto menutup diskusi ini.